Tanggal Judul Deskripsi
POJK Nomor 72/POJK.05/2016 POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah
POJK Nomor 69/POJK.05/2016 POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
POJK Nomor 67/POJK.05/2016 POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
POJK Nomor 36/POJK.05/2016 POJK tentang Perubahan Peraturan Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011
Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011
Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.05/2016 ​SEOJK tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter serta Pengakhiran dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Asuransi Syariah, dan Reasuransi Syariah​​.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05 /2016 SEOJK tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah.