AASI Dukung Penguatan Ekosistem Asuransi Syariah Haji dan Umrah yang Transparan dan Berkelanjutan

AASI Dukung Penguatan Ekosistem Asuransi Syariah Haji dan Umrah yang Transparan dan Berkelanjutan

AASI Dukung Penguatan Ekosistem Asuransi Syariah Haji dan Umrah yang Transparan dan Berkelanjutan

Dipublikasikan oleh Sekretariat AASI

Jakarta, 07 Januari 2026 — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam membangun ekosistem asuransi syariah yang terintegrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi bersama Kementerian Haji dan Umrah RI di Jakarta Pusat.

Dalam arahannya, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan mitra kerja sama, termasuk di bidang asuransi, harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik penunjukan maupun rekomendasi pihak tertentu. Penyelenggaraan haji dan umrah juga ditegaskan harus berjalan dengan prinsip integritas, tanpa fee, cashback, ataupun bentuk perantara lainnya.

Pada forum tersebut, AASI menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait pengembangan perlindungan jemaah melalui asuransi syariah. Tati Febrianti selaku Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Reasuransi Syariah AASI, menyoroti pentingnya efisiensi biaya, penyelarasan manfaat perlindungan antara layanan haji dan umrah, pengembangan inovasi produk sesuai kebutuhan pemerintah, serta penguatan mekanisme pemilihan mitra agar program perlindungan dapat berjalan berkelanjutan.

AASI juga mendukung skema konsorsium sebagai model kerja sama yang memungkinkan pembagian risiko secara kolektif antarperusahaan asuransi syariah, sehingga perlindungan bagi jemaah dapat lebih kuat dan berkesinambungan. Selain itu, AASI menekankan pentingnya penguatan tata kelola dana tabarru’ agar manfaat perlindungan dapat lebih optimal serta mampu mendukung keberlanjutan dana perlindungan jamaah di masa mendatang.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PEE) menyampaikan bahwa pengembangan skema asuransi syariah masih memerlukan proses standardisasi dan pendalaman konsep, termasuk terkait mekanisme kemitraan, klausul manfaat perlindungan, hingga skema kontribusi atau premi asuransi. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem asuransi syariah perhajian yang lebih aman, transparan, akuntabel, dan berpihak pada perlindungan jemaah.

<-- Kembali